Langsung ke konten utama

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

 

Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium


Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000.

Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ.

Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj.

“Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak kampus memoroti mahasiswa dengan sedemikian rupa, dan konsep acaranya pun tidak sesuai dengan tujuan Yudisium yang sebenarnya, coba kita bayangkan saja, kampus yang basicnya pendidikan tapi mahasiswanya suruh goyang-goyang”. Tegasnya

Mahasiswa lain yang berinisial F dari angkatan 2020 juga menentang kebijakan tersebut lantaran orientasi acara yang direncanakan tidak ada maknanya.

“Yudisium ini acara sakral, kemudian jika dikonsepkan dengan party apa maknanya? Ini menandakan bahwa pihak kampus sudah kecelakaan berpikir, padahal banyak yang perlu dibenahi di kampus ini tekait pembelajaran, pengembangan potensi mahasiswa dan lain sebagainya, kok malah memprioritaskan DJ di Yudisium”. Jelasnya

Mahasiwa berinisial A angkatan 2021 juga membela terhadap kakak tingkatnya yang merasakan keresahan, ia mengatakan bahwa hal tersebut perlu ditentang karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa.

“Tentu saya juga tidak sepakat, dan hal itu perlu kita sikapi bersama, jika hal ini dibiarkan maka tahun ke tahun akan terulang, ini memang jauh dari pada kebutuhan mahasiswa saat ini. Saya bersama teman-teman tentu akan terus berikhtiar dan terus mengonsolidasikan kebijakan-kebijakan kampus yang melenceng dan meresahkan. Mungkin 5 tahun terakhir mahasiswa selalu nurut-nurut saja, tapi untuk saat ini saya katakan tidak.” Pungkasnya

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Sebuah Wacana Menjelang Pilkada 2024

  Zul Fahmi Fikar (Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa, HMI Cabang Malang) Kesejahteraan sebuah negara dilihat dari seorang pemimpinnya, demikian pula Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) harus dijadikan sebagai proses demokrasi yang sehat, kita sebagai masyarakat awam harus mampu menghindari politik transaksional yang membudaya di bangsa ini, agar pemilihan kepala daerah mendatang lebih bersih dan jauh dari kata curang, kotor dan lain sebagainya.  Karena 5 tahun ke depan bukan persoalan menang ataupun kalah dari kontestasi politik hari ini, akan tetapi bagaimana kita sama-sama fokus pada perubahan di setiap daerah yang kita tempati,berangkat dari itulah mengapa pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu jeli dalam menentukan pilihan, sebab dosa mendatang yang diperbuat oleh kepala daerah yang terpilih itu merupakan dosa besar kita bersama.  27 November 2024, pesta demokrasi akan diselenggarakan, yang mana kita sebagai masyarakat sama-sama berharap ...