Langsung ke konten utama

Perhatikan Desa, HMI Cabang Malang Gelar Diskusi tentang SDGs Desa

Diskusi HMI Cabang Malang tentang Desa

Malang,LAPMI - HMI Cabang Malang menggelar Diskusi Desa dengan tema “sustainable development goals (SDGs) Desa dalam Mewujudkan Good Governance”. Kegiatan Tersebut digelar pada Rabu, 12 Februari 2025 di Pendopo Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 2 narasumber, kanda Dekki Umamur Ra'is selaku koordinator pusat studi Desa dan juga kanda Abdul Azis selaku pegiat desa.

Ketua umum HMI Cabang Malang mirdan Idham dalam opening speechnya mengatakan bahwa kader HMI dengan visinya untuk mewujudkan Masyarakat adil makmur harus Kembali ke desa.

“HMI sebagai organisasi yang bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil Makmur yang diridhoi Allah SWT, memiliki misi untuk mendidik anggotanya agar memiliki pemahaman mendalam tentang keislaman serta kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Salah satu cara untuk mengimplementasikan visi tersebut adalah dengan mengajak kader HMI untuk kembali ke desa dan berkontribusi langsung dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat desa. Di desa, banyak permasalahan yang memerlukan pemikiran dan tindakan konkret, seperti kurangnya akses pendidikan, masalah kesehatan, rendahnya kualitas infrastruktur, dan terbatasnya lapangan kerja. Kader HMI yang telah dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, serta agama, dapat memberikan solusi praktis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.” Jelasnya

Lebih lanjut ia menjelaskan tentang tantangan Masyarakat desa dan peran kader HMI untuk mengurangi ketimpangan dengan menginisiasi program sosial di desa.

“Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Ketimpangan ini bisa dilihat dari rendahnya pendapatan masyarakat desa dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, serta kurangnya fasilitas dan akses terhadap layanan publik yang memadai. Oleh karena itu, kader HMI yang nantinya kembali ke desa diharapkan dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan ini dengan cara-cara yang lebih terorganisir dan berbasis pemberdayaan,Dalam konteks ini, kader HMI bisa mengambil peran sebagai penghubung antara desa dengan pihak luar, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau sektor swasta, untuk mendorong adanya aliran dana atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Mereka bisa turut serta dalam menginisiasi program-program sosial yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan, seperti penyuluhan tentang pengelolaan keuangan keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, atau penguatan akses pendidikan.” Jelasnya

Ia juga menguraikan bahwa kembalinya kader HMI ke desa merupakan pemberdayaan dan Pembangunan masyarakat.

“Kembali ke desa bagi kader HMI bukan hanya sekadar kewajiban untuk mengabdi, tetapi juga merupakan bagian dari proses pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang lebih merata. Kader HMI memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif di desa dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, agama, dan keterampilan yang dimiliki, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, HMI dapat berperan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang lebih adil dan sejahtera, terutama bagi masyarakat desa yang sering kali tertinggal dari perkembangan zaman.”pungkasnya

Foto bersama pemateri dan peserta diskusi HMI Cabang Malang

Selain itu, Zul Fahmi Fikar selaku Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa mengatakan bahwa desa merupakan pendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Desa merupakan sebuah kumpulan entitas kecil yang bisa mendorong serta mendongkrak percepatan pertumbuhan pembangunan berkelanjutan  berskala global atau yang sering kita dengar Sustainable development goals (SDGs), awal mula SDGs ini hadir atau dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di Amerika Serikat yang dihadiri kurang 179 perwakilan dari berbagai Negara termaksud Indonesia diwakilkan oleh wakil presiden Republik indonesia jusuf kalla pada waktu itu.” Tuturnya

Lebih lanjut ia juga menjelaskan tentang gagasan SDGs yang menjadi dasar praktik Pembangunan di desa.

“Seiring berjalan dan waktu Negara merespon cepat pembangunan berkelanjutan di Indonesia SDGs di Ejawantahkan melalui peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 sebagai SDGs Desa yang awal mula gagasan besar ini diusung untuk pembangunan berkelanjutan bersakala global namun di Indonesia di adopsi menjadi pembangunan berkelanjutan di level desa.  Sebab tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs jadi dasar praktik pembangunan di desa yang diarahkan ke SDGs Desa.” pungkasnya


Penulis: Muhammad Ali Makki

Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...
Posting Komentar
Read more »

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...
Posting Komentar
Read more »

Sebuah Wacana Menjelang Pilkada 2024

  Zul Fahmi Fikar (Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa, HMI Cabang Malang) Kesejahteraan sebuah negara dilihat dari seorang pemimpinnya, demikian pula Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) harus dijadikan sebagai proses demokrasi yang sehat, kita sebagai masyarakat awam harus mampu menghindari politik transaksional yang membudaya di bangsa ini, agar pemilihan kepala daerah mendatang lebih bersih dan jauh dari kata curang, kotor dan lain sebagainya.  Karena 5 tahun ke depan bukan persoalan menang ataupun kalah dari kontestasi politik hari ini, akan tetapi bagaimana kita sama-sama fokus pada perubahan di setiap daerah yang kita tempati,berangkat dari itulah mengapa pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu jeli dalam menentukan pilihan, sebab dosa mendatang yang diperbuat oleh kepala daerah yang terpilih itu merupakan dosa besar kita bersama.  27 November 2024, pesta demokrasi akan diselenggarakan, yang mana kita sebagai masyarakat sama-sama berharap ...
Posting Komentar
Read more »