Langsung ke konten utama

Silaturahmi Akbar PTKP HMI Komisariat Se-Cabang Malang, Gelar Seminar “Demokratisasi di Indonesia; Pembajakan Demokrasi Melalui Transisi Kepemimpinan”

Seminar dan Silaturahmi Akbar PTKP HMI Se-Cabang Malang

Malang,LAPMI - Bidang PTKP (Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan) HMI Komisariat Se-Cabang Malang membangun kolaborasi dengan menggelar Seminar dan Silaturahmi Akbar yang bertajuk “Demokratisasi di Indonesia; Pembajakan Demokrasi Melalui Transisi Kepemimpinan”.

Agenda tersebut diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang Kepanjen pada hari Sabtu, 15 Februari 2025 dengan mengundang 2 narasumber, yaitu Muhammad Husni Ketua bidang PTKP HMI Cabang Malang dan Fais M Hamid S.sos., S.H,. Agenda tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan pencak silat seni tunggal oleh salah satu kader HMI Komisariat Idham Chalid Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.

Kartono Idris selaku Kabid PTKP Komisariat Idham Chalid UNIRA sekaligus inisiator dari agenda tersebut mengungkapkan, bahwa agenda Seminar dan Silaturahmi Akbar merupakan salah satu program kerja Bidang PTKP Komisariat Idham Chalid dan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata, tetapi juga berangkat dari keresahan dirinya.

”Seminar dan Silaturahmi Akbar ini adalah salah satu program kerja Bidang PTKP Komisariat Idham Chalid, cukup terkesan luar biasa memang karena baru pertama kali menyelenggarakan kegiatan ini dengan melibatkan PTKP Komisariat Se-Cabang Malang. Tentu kegiatan ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata, tapi adalah salah satu program kerja yang sengaja dibuat karena berangkat dari bentuk keresahan saya sendiri. Saya melihat  HMI cabang malang dinilai cukup besar dan jumlah Komisariatnya lumayan banyak kalau tidak salah berkisar 48 Komisariat. Kresahan yang dimaksud adalah kita mengetahui bahwasanya PTKP adalah pengurus bidang yang lingkup kerja di lapangan atau bisa dibilang intelnya komisariat, sehingga ruang geraknya tidak hanya dalam komisariat tapi diluar dari itu.” Ungkapnya

Selain itu, Muhammad Husni selaku Kabid PTKP HMI Cabang Malang yang juga hadir sebagai narasumber dalam paparan materinya menilai, bahwa demokrasi di Indonesia masih sentral pada birokrasi bukan pada kehendak rakyat.

"Sesungguhnya Demokrasi di Indonesia masih sentral pada birokrasi bukan pada kehendak rakyat, mestinya sebagai negara Demokrasi kekuasaan dan kewenangan tertinggi lahir dari nafas dan kepentingan rakyat bukan kepentingan elit dan atau sekelompok orang. Maka dapat di simpulkan bahwa demokrasi sistem di Indonesia secara substansial sudah benar karena ada pemilihan langsung namun banyak hal dalam praktek demokrasi lebih cendrung pada Otoritarian sistem". Ungkapnya

Ia juga berharap tradisi intelektual seperti dalam kegiatan tersebut terus dijaga dan dan dirawat untuk memahami isu yang berkembang di bangsa ini.

”Harapannya tradisi intelektual seperti ini terus dijaga dan dirawat di HMI, sebagai modal untuk menganalisa, memahami setiap isu yg berkembang di bangsa ini serta HMI secara institusi terus bergerak dan menjadi bagian dari kelompok yang dapat merepresentasikan kepentingan rakyat.” Pungkasnya


Penulis: Rajis Wardi

Editor : Agus Salim

Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...
Posting Komentar
Read more »

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...
Posting Komentar
Read more »

Sebuah Wacana Menjelang Pilkada 2024

  Zul Fahmi Fikar (Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa, HMI Cabang Malang) Kesejahteraan sebuah negara dilihat dari seorang pemimpinnya, demikian pula Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) harus dijadikan sebagai proses demokrasi yang sehat, kita sebagai masyarakat awam harus mampu menghindari politik transaksional yang membudaya di bangsa ini, agar pemilihan kepala daerah mendatang lebih bersih dan jauh dari kata curang, kotor dan lain sebagainya.  Karena 5 tahun ke depan bukan persoalan menang ataupun kalah dari kontestasi politik hari ini, akan tetapi bagaimana kita sama-sama fokus pada perubahan di setiap daerah yang kita tempati,berangkat dari itulah mengapa pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu jeli dalam menentukan pilihan, sebab dosa mendatang yang diperbuat oleh kepala daerah yang terpilih itu merupakan dosa besar kita bersama.  27 November 2024, pesta demokrasi akan diselenggarakan, yang mana kita sebagai masyarakat sama-sama berharap ...
Posting Komentar
Read more »