Langsung ke konten utama

Cipayung Plus Kota Malang Gelar Aksi, Desak Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Rakyat

Aksi Cipayung Plus Kota Malang

Malang,LAPMI - Cipayung Plus Kota Malang gelar aksi demonstrasi di gedung PDRP Kota Malang pada hari Jumat, 28 Februari 2025.

Aksi tersebut terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, diantaranya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia).

Ratusan massa dan orasi mahasiswa di kantor DPRD Kota Malang dengan membawa tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut dan mendesak pemerintah pusat mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)

2. Menuntut pemerintah pusat agar pendidikan menjadi program perioritas nasional

3. Menuntut pemerintah pusat dan pemerintah kota Malang untuk memperhatikan dan mensejahterakan guru honorer

4. Mendorong pemerintah pusat untuk melakukan realokasi anggaran yang transparansi, adil dan akuntabel

5. Mendesak pemerintah pusat untuk menormalisasi anggaran transfer ke daerah dan desa

6. Mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan di daerah 3 T 

7. Mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan dan model pengawasan Danantara

8. Menuntut dan mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan RUU perampasan aset dan masyarakat adat

9. Menuntut pemerintah pusat untuk melakukan investasigasi dan mengadili pelaku korupsi pada BUMN Secara menyeluruh

10. Mendesak pemerintah dan menuntut pemerintah kota Malang untuk memperhatikan dan menyelesaikan tempat yg layak untuk PKL

11. Melindungi dan memberi stimulus terhadap pelaku UMKM di kota Malang.

Mirdan Idham selaku ketua umum HMI Cabang Malang menyatakan bahwa aksi yang digelarnya atas dasar kepentingan rakyat.

“Setiap aksi yang kami gelar tentu atas dasar kepentingan rakyat, khususnya di Kota Malang. Dari berbagai tuntutan yang kami bawa, tentu dengan itu kami mendesak pemerintah Kota Malang untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, dari maraknya permasalahan rakyat pada hari ini, maka pemerintah harus hadir untuk mengatasi semuanya”. Ungkap Mirdan

Pimpinan Cipayung Plus Kota Malang pada saat konferensi pers

Selain itu, Muhammad husni selaku Koordinator Lapangan menilai bahwa Presiden Prabowo harus fokus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan Indonesia.

“Kebijakan efisiensi anggaran oleh presiden Prabowo mestinya di fokuskan juga pada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia karena masih banyak anak yang putus sekolah, guru honorer yang belum sejahtera dan angkat pemuda yang melanjutkan di perguruan tinggi masih di bawah 1/2%”. Ungkap Husni

Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa korupsi pada pengelolaan minyak yang dilakukan oleh Direktur PT. Pertamina Patra Niaga adalah perbuatan penghianatan pada rakyat.

“Dugaan korupsi pada pengelolaan minyak yang dilakukan oleh Direktur PT. Pertamina Patra Niaga adalah perbuatan penghianatan pada rakyat, kebohongan pada rakyat dan telah menipu rakyat. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh Direktur tersebut dan dugaan pelaku lainnya sangat merugikan negara maka penegak hukum wajib mengusut secara tuntas dan memberi hukuman yang berat pada para pelaku”. Pungkasnya

Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...
Posting Komentar
Read more »

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...
Posting Komentar
Read more »

Sebuah Wacana Menjelang Pilkada 2024

  Zul Fahmi Fikar (Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa, HMI Cabang Malang) Kesejahteraan sebuah negara dilihat dari seorang pemimpinnya, demikian pula Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) harus dijadikan sebagai proses demokrasi yang sehat, kita sebagai masyarakat awam harus mampu menghindari politik transaksional yang membudaya di bangsa ini, agar pemilihan kepala daerah mendatang lebih bersih dan jauh dari kata curang, kotor dan lain sebagainya.  Karena 5 tahun ke depan bukan persoalan menang ataupun kalah dari kontestasi politik hari ini, akan tetapi bagaimana kita sama-sama fokus pada perubahan di setiap daerah yang kita tempati,berangkat dari itulah mengapa pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu jeli dalam menentukan pilihan, sebab dosa mendatang yang diperbuat oleh kepala daerah yang terpilih itu merupakan dosa besar kita bersama.  27 November 2024, pesta demokrasi akan diselenggarakan, yang mana kita sebagai masyarakat sama-sama berharap ...
Posting Komentar
Read more »